Mata kuliah yang akan kita pelajari dalam Buku Materi Pokok ADPU4332 ini bernama hukum administrasi negara (HAN). untuk segera diselesaikan; 3) Harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan. Â Hukum administrasi negara (administrative law) cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan. 2 Sumber Hukum administrasi negara ada dua (2) dari : a. Principle of Motivation 1. Hukum administrasi penting untuk mengatur setiap tindak-tanduk aparat pemerintah agar sesuai dengan prinsip. Kedua, sikap tindak administrasi yang menurut hukum bukan pelaksanaannya yang salah melainkan hukum itu sendiri yang secara materiil tidak benar dan tidak berharga. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas dari pejabat administrasi. Mis Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Saharuddin Daming1, Latifah Ratnawaty2, Desty Anggie Mustika3,, Mufidatul Husna4 Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun, Bogor, akultas syari’ah Institut Agama Islam Tazkia, Bogor. Hukum Acara Pidana (Strafrechtspleging) 3. doc. 1-11 ISSN:1978-1520 July201x:first_page–end_page 6 MontesqiueumenyempurnakanajaranJhonlockeyangkemudiandikenalpenanggulangan Covid-19 dengan menggunakan instrumen hukum administrasi pemerintahan. Pertama, sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum yaitu pelaksanaan yang salah. Resink, sedangkan Hukum Administrasi Negara diberikan oleh Mr. Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Penulis : M. Hukum administrasi negara, saat berkembang dengan penerapan fiktif positif UU AP, perizinan OSS yang dirubah dengan perizinan berbasis resiko pasca terbit UU Cipta Kerja, pajak, keuangan negara dan bendahara negara, kerjasama antara daerah, administrasi lingkungan, acara PTUN dengan banyak perma terkait kompetensi pengadilan PTUN,. Menurut Ridwan (2016) dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, guna. 3. Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Indonesia adalah Negara hukum yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tindakan tegas dari. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan. Hukum yang ada di Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Umum, Ketentuan dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 4 Dengan kata lain, upaya administratif merupakan salah satu 2 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. Tentang pembagian hukum negara dalam arti kata luas (hukum mengenai negara) dalam dua bagian, yakni bagian yang menjadi hukum negara dalam arti kata sempit (hukum tata negara) dan bagian yang menjadi hukum administrasi negara (E. i PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Kuasa karena atas berkat dan Rachma-Nyalah diktat ini dapat direvisi sesuai dengan waktu yang direncanakan. M. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) has been accredited as a scientific journal. Administrasi negara memiliki pengertian: Sebagai aparatur Sebagai Fungsi atau aktivitas Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan KEWENANGAN PEMERINTAH Kewenangan Pemerintah Hal yang diatur dalam HAN: (Prof. Akan tetapi, apabila administrasi dikaitkan dengan berbagai bidang dan hal yang lain, seperti organisasi, manajemen, kebijakan, hubungan antar manusia, dan lain. Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedural Keterampilan Umum: KU3. , hlm 2. Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan bagian dari hukum tata negara. Untuk penyelesaian perkara administrasi negara dilakukan oleh berbagai macam badan peradilan yang masing-masing mempunyai batas kompetensi tertentu dengan prosedur pemeriksaan yang berbeda. Prins. Asas di atas menjadi standar kualitas yang harus selalu. H. Merupakan nilai atau kebutuhan manusia, baik secara. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional. Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; d. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. J. Melaksanakan tugas-tuigas istimewa. Prof. sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Pendapat itulah yang melatarbelakangi pihak-pihak yangOleh: Mesa Siti Maesaroh “Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah 1. Namun, terdapat juga beberapa ahli yang. Menimbulkan kompleksitas yang dapat membingungkan bagi pembaca awam. hubungan hukum telematika dengan hukum perikatan; 7. Maka disinilah kemudian muncul hukum administrasi negara yang mana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur1. Pada cetakan kedua ini, materi Buku Hukum Administrasi Negara ini mengalami sedikit perubahan mengenai materinya, karena disesuaikan dengan peraturan perundangn yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 036/U/1993. Principle of Reasonable or. H Addink, “From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance”, diktat Good Governance, (Depok : CLGS-FHUI, 2003), hlm. Hukum Adsministrasi Negara secara umum merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahtraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara. 1. Petunjuk administrasi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan TNI dapat terlaksana dengan baik dan benar. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara administrasi negara dengan warga negara, Hukum Administrasi Negara juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari sikap tindak administrasi negara, dan HAN memberi kesempatan kepada warga negara untuk ikut aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Wendel French dalam Personnel Management Process mengatakan, personnel management is the recruitment, selection, development, utilization of and accomodation to human resources by. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 14. keputusan yang dibuat memiliki konsekuensi penting. Adapun aduannya hampir semuanya sama, yaitu terkait. com. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan HR Ridwan, D Heryansyah, DK Pratiwi Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25 (2), 339-358 , 2018 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam cabang ilmu hukum, ada beberapa istilah yang digunakan untuk. Dengan cepat, maka hukum administrasi negara diakui sebagai bagian lain dari hukum publik, dan sebagian lagi dalam hukum privat. G. JurnalESENSIHUKUM, Vol. Prajudi Atmosudirjo merumuskan HAN sebagai hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya, selanjutnya ai mengatakan bahwa hukum. Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. Tindakan Hukum (Rechtsandelingen) ini ada yang bersegi satu (eenzijdige) karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua (tweezijdige atau meerzijdige). Definisi HAN menurut 14 (Empat belas) orang pakar/ahli : Pada dasarnya definisi Hukum Administrasi Negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat Ilmu Hukum Administrasi Negara sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah pengolahan atau penyelenggaraan suatu Negara. Adapun bahan ajar ini nantinya dapat dipakai sebagai. Selain tindak pidana korupsi, di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perkara-perkara yang sering terjadi. 2. Doktor Ilmu Hukum; Bidang Studi. Principle of Equality 1. H. syafira@yahoo. Menurut para ahli Peradilan Administrasi negara (PTUN) adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah mahkamah agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegak hukum dan keadilan. Buku ini terdiri dari empat belas bab, yakni: (1) Pendahuluan; (2) Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah; (3) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Memperlihatkan ketidaksempurnaan dan tantangan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan. This study aims to determine the position of administrative law instruments in the. Jawaban : Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus mengenai organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umumnya. Aspek hukum perencanaan wilayah dan kota adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana suatu kota atau. Hukum Adsministrasi Negara secara umum merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahtraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara. Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik ini dikhususkan untuk pegangan MahasiswaAdministrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ulasan Lengkap Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa menerapkan tertib administrasi desa. 3. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Hukum administrasi negara sangat penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Penjatuhan sanksi administratif harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional seimbang. perkapalan, navigasi. Administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b. Undang-undang ini disebut juga dengan Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Pemerintahan. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana HAN dan Hukum Pidana sama-sama merupakan ba gian dari hukum publik, karena mengatur hubungan antara warga negara dengan kepentingan negara. administrasi dikenalkan dan dikembangkan dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat tempat ilmu tersebut bermula. Ilustrasi hukum administrasi negara. Tinjauan Tentang DPRD 1. Dengan kata lain, bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. 83. UUD ’45 (Undang-Undang Dasar 1945) yang termuat di Pasal yang ke 33 ayat 3. bagi. 1. Planbee 2015. Rakyat Indonesia, sebagai sumber suara bagi kontestasi pemilihan elektoral, harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang para kandidat serta kepentingan-kepentingan para pendukung mereka, baik pada Pilkada Kabupaten dan Provinsi yang akan diselenggarakan serentak pada tahun 2018, serta pemilihan calon anggota legislatif dan DPD pada 2019. --> Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara yaitu Hukum Tata. Hukum Administrasi Negara. PENDAHULUAN Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi, yang berarti segenap proses. Perkembangan HAN adalah sejalan dengan berkembangnya lapangan pekerjaan administrasi negara, dan lapangan pekerjaan tersebut tergantaung dari bentuknya negara dan sistem pemerintahannya. Aspek Hukum Administrasi Aspek hukum administrasi terhadap pelayanan kesehatan terdapat dalam beberapa undang-undang yang bersifat sektoral. I. Hukum Kepolisian (Politierecht) 4. Adapun Diktat ini nantinya dapat dipakai sebagai bahan acuan yang. Sumber Hukum Tertulis. Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi. 2. Buku ini merupakan karya Nur Yanto seorang praktisi hukum jebolan Univ Islam Sumatra Utara dan Univ Islam Jakarta beliau juga sebagai pegawai negeri. Dimensi prosesual. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Selama Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan yang disahkan 2 tahun lalu belum. Tindakan Hukum Pemerintahan (Rechtshandelingen). Hukum perdata. Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing. HAN MATERI 1 ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Administratief recht yang dikenal di Negara Belanda Verwaltungs recht di Jerman Droit Administratif di Perancis Administratif Law di negara Inggris dan Amerika Hukum Administrasi Negara di Indonesia Sebenarnya istilah hukum administrasi negara belum ada kesepakatan oleh para ahli. Jelaskan pengertian sumber hukum pada umumnya! 2. Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara. E Utrecht mendefinisikan hukum administrasi negara atau hukum pemerintah sebagai hukum yang mempertimbangkan hubungan hukum tertentu yang, ketika diselenggarakan, akan memungkinkan pejabat. Andri G. Hal ini dipertegas dengan disahkannya UU no. 2. Tujuan. Artinya setiap tindakan pemerintah harus. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan aturan hukum yang memuat ketentuan secara khusus dari Hukum tata negara tersebut, misalnya : Hukum Pajak. 11. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Kaitan antara Hukum Administrasi Kepegawaian dan Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Surat Penugasan Penyelenggaraan program studi Hukum Administrasi Negara (S1) dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian pendidikan nasional nomor: 519/E/T/2011 tanggal 15 April 2011. 8. 50% nilai praktikum, kemudian menjadi nilai mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara keseluruhan. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu bagian dari hukum dasar tertulis. aritonang@gmail. Dari definisi tersebut ternyata bahwa hukum administrasi nen=>i--» i__>,ann mennatuT sebaoian bidang pekerjaan. Cit, Abdul Latif, hlm 2. Formasi Daftar CPNS 2021 Lulusan SMA, SMK di Kejaksaan dan Basarnas. Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara atau disebut Hukum Administrasi Negara. Asas ini bisa ditarik dari Pasal 1. Kegiatan administrasi bisa berlangsung dengan baik jika ada dua orang manusia atau lebih yang saling membantu. Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut De La Bascecoir Anan adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi atau bereaksi dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintah. Unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, dalam lapangan lain dari hukum administratif. Untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak sampai yang paling rendah yang bersifat individual-konkret. administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh suatu badan-badan perwakilan politik. Hal tersebut didorong juga oleh banyaknya regulasi mengenai administrasi publik memasukkan sanksi pidana kedalamnya selain sanksi administratif, yang otomatis memasukkan juga proses penanganan. Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan. Philipus M. Apa Perbedaan Administrasi Negara. UUD 1945 merupakan aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga negara dan pemerintahan secara sistemik, termasuk dasar hubungan. hubungannya dengan ilmu hukum administrasi negara dan Undang-undang No. Hukum Administrasi Negara dijabarkan sebagai serangkaian aturan yang menjadikan suatu negara berfungsi yang mengatur hubungan antara warga negaranya dengan pemerintahan melalui asas yuridiktas, legalitas dan diskresi. ” – Louis Farrakhan Definisi Sanksi Hukum Administrasi Negara Dalam Hukum Administrasi Negara, sanksi merupakan inti dari penegakan. 5) Hukum Administrasi Lingkungan : mengatur campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia. Pada dasarnya, ilmu negara memiliki objek mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, lenyapnya negara ataupun. Hukum Proses Perundang-undangan (Regelaarsrecht) f Subyek dari Hukum Administrasi Negara yaitu Pejabat Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Obyek dari hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan tersebut sama yaitu mengkaji. Menerapkan teori dan konsep dasar hukum administrasi negara dalam memecahkan masalah-masalah hukum administrasi negara. tan Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari kelancaran atau penegakan Hukum Administrasi. Umumnya, seorang karyawan yang bertugas sebagai administrasi perkantoran disebut sebagai administrator kantor atau manajer kantor. l. Syarat ijazah S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Bisnis, S1 Teknik Logistik, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik 29. 8 Pemerintah tingkat pusatNegara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. Tugas 1 Hukum Administrasi Negara Nama : Andree Nugroho NIM : 020713128 TUMPANG TINDIH PERATURAN DAERAH DAN PUSAT TERHADAP PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA DARI HASIL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT YANG MENGAKIBATKAN PUNGUTAN GANDA (DOUBLE TAXATION) SUATU CONTOH KASUS DALAM KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA Bagian 1 Pendahuluan A. Kedua ilmu pengetahuan tersebut memiliki persamaan objek yang dikaji, yaitu negara. Hukum administrasi negara termasuk hukum negara dalam arti kata luas. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan. Kepala Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara 14 28. Tentang pembagian hukum negara dalam arti kata luas (hukum mengenai negara) dalam dua bagian, yakni bagian yang menjadi hukum negara dalam arti kata sempit (hukum tata negara) dan bagian yang menjadi hukum administrasi negara (E. zkakangmas. 1. com - Hukum kepegawaian merupakan peraturan hukum yang mengatur kepegawaian di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah termasuk didalamnya badan-badan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ) Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Definisi yang dikemukakan oleh Utrecht1 tehtang Hukum Administrasi menyangkut dengan hal-hal yang 1 Utrecht. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. ”Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi 3 Manusia” dalam Law Jurnal: Jurnal Ilmiah Penelitian Volume 1, Nomor 1 PEMBAHASAN A. Kasus dan Penyelesaian Hukum Tata Negara Kasus yang berkaitan mengenai Rektor. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. . Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 7 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli. Portal Informasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menurut James Hart, Hukum Administrasi Negara adalah: “Hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri dan hukum yang mengontrol pejabat. Khusus: SOP ini dibuat sebagai pedoman bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan. 2. Han (Hukum Administrasi Negara) BAB I PENDAHULUAN A. Andri G. Hukum Administrasi Negara sebagai buatan administrasi maka hukum administrasi negara adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang.